fbpx
Ekonomi

Hadapi Perekonomian Global, Ini Langkah Strategis Pemprov Bali

DENPASAR | suaratabanan.id – Wakil Gubernur Bali Prof Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi perekonomian global. Salah satunya monitoring dan menganalisis situasi ekonomi dengan terus memantau perkembangan ekonomi global serta mengumpulkan informasi terkait perubahan trend, kondisi pasar dan kebijakan ekonomi global. Wagub. menyampaikan hal itu saat menghadiri Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (26/6).

Wagub. Cok Ace menambahkan, langkah yang dilakukan menghadapi kondisi perekonomian global diantaranya mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh dan berkembang dalam kondisi perekonomian global yang sulit, menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di daerah.

” Mengarahkan perhatian dan sumber daya kesektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk bertahan atau tumbuh dalam situasi perekonomian global yang sulit, melalui pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).” Tegas Cok Ace.

Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik alam maupun manusia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan lokal, serta mempromosikan produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Setrategi Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melaksanakan pembangunan infrastruktur baik dari pembiayaan APBD maupun APBN seperti, pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja, Pembangunan Pelabuhan segitiga emas, waduk dan sebagainya, untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi sektor pertanian, perdagangan serta investasi.

Dalam rangka mendorong investasi dilakukan melalui kebijakan yang mendukung investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang mudah serta melakukan promosi aktif untuk menarik investor.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan modal, pelatihan, akses ke pasar dan fasilitas teknis lainnya. Pengembangan Sektor Unggulan, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB.

Dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan rumah, Made Mangku Pastika mengatakan, diperlukan pengelolaan uang yang baik dan tepat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang seimbang. Sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan anggaran, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang harus menjadi prioritas.

“Dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Made Mangku Pastika.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah mulai dari melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah se-Provinsi Bali guna mengakselerasi. (ST-WIN)